//
you're reading...
Reportase

EKSISTENSI JIL (Jaringan Islam Liberal)

JIL - Belajar Nulis“Kita tidak perlu menghiraukan nomenklatur. Tetapi jika sebuah nama harus diberikan padanya, marilah kita sebut itu ‘Islam liberal’.” ( Asaf ‘Ali Asghar Fyzee [India, 18991981] ).

PERKENALAN istilah “Islam liberal” di Tanah Air terbantu oleh peredaran buku Islamic Liberalism (Chicago, 1988) karya Leonard Binder dan Liberal Islam: A Source Book (Oxford, 1998) hasil editan Charles Kurzman. Terjemahan buku Kurzman diterbitkan Paramadina Jakarta, Juni 2001. Versi Indonesia buku Binder dicetak Pustaka Pelajar Yogyakarta, November 2001. Sebelum itu, Paramadina menerjemahkan disertasi Greg Barton di Universitas Monash, berjudul Gagasan Islam Liberal di Indonesia, April 1999. Namun, dari ketiga buku ini, tampaknya buku Kurzman yang paling serius melacak akar, membuat peta, dan menyusun alat ukur Islam liberal. Para aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) juga lebih sering merujuk karya Kurzman ketimbang yang lain.

Kurzman sendiri meminjam istilah itu dari Asaf ‘Ali Asghar Fyzee, intelektual muslim India. Fyzee orang pertama yang menggunakan istilah “Islam liberal” dan “Islam Protestan” untuk merujuk kecenderungan tertentu dalam Islam. Yakni Islam yang nonortodoks; Islam yang kompatibel terhadap perubahan zaman; dan Islam yang berorientasi masa depan, bukan masa silam.“Liberal” dalam istilah itu, menurut Luthfi Assyaukanie, ideolog JIL, harus dibedakan dengan liberalisme Barat. Istilah tersebut hanya nomenklatur (tata kata) untuk memudahkan merujuk kecenderungan pemikiran Islam modern yang kritis, progresif, dan dinamis. Dalam pengertian ini, “Islam liberal” bukan hal baru. “Fondasinya telah ada sejak awal abad ke-19, ketika gerakan kebangkitan dan pembaruan Islam dimulai,” tulis Luthfi.

Periode liberasi itu oleh Albert Hourani (1983) disebut dengan “liberal age” (1798-1939). “Liberal” di sana bermakna ganda. Satu sisi berarti liberasi (pembebasan) kaum muslim dari kolonialisme yang saat itu menguasai hampir seluruh dunia Islam. Sisi lain berarti liberasi kaum muslim dari cara berpikir dan berperilaku keberagamaan yang menghambat kemajuan. Luthfi menunjuk Muhammad Abduh (1849-1905) sebagai figur penting gerakan libaral pada awal abad ke-19. Hassan Hanafi, pemikir Mesir kontemporer, menyetarakan Abduh dengan Hegel dalam tradisi filsafat Barat. Seperti Hegel, Abduh melahirkan murid-murid yang terbagi dalam dua sayap besar: kanan (konservatif) dan kiri (liberal).

Ada dua kelompok yang dikategorikan “musuh” utama Islam liberal. Pertama, konservatisme yang telah ada sejak gerakan liberalisme Islam pertama kali muncul. Kedua, fundamentalisme yang muncul akibat pergesekan Islam dan politik setelah negara-negara muslim meraih kemerdekaannya.Bila Luthfi mengembalikan semangat liberal pada abad ke-19, aktivis JIL yang lain, Ahmad Sahal, menariknya pada periode sahabat. Rujukannya Umar bin Khattab. Dialah figur yang kerap melakukan terobosan ijtihad. Umar beberapa kali meninggalkan makna tekstual Al-Quran demi kemaslahatan substansial. Munawir Sjadzali juga kerap merujukkan pikirannya kepada Umar ketika memperjuangkan kesetaraan hak waris anak laki-laki dan perempuan.

Umar menjadi inspirator berkembangnya mazhab rasional dalam bidang fikih yang dkenal sebagai madrasatu ra’yi. Dengan demikian, Sahal menyimpulkan, Islam liberal memiliki genealogi yang kukuh dalam Islam. Akhirnya, Islam liberal adalah juga anak kandung yang sah dari Islam.

Manifesto Jaringan Islam Liberal

NAMA “Islam liberal” menggambarkan prinsip yang kami anut, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. Kami percaya, Islam selalu dilekati kata sifat, sebab kenyataannya Islam ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Kami memilih satu jenis tafsir –dengan demikian juga memilih satu kata sifat– yaitu “liberal”. Untuk mewujudkan Islam liberal, kami membentuk “Jaringan Islam Liberal”. Landasan penafsiran kami adalah:

1. Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam.

Kami percaya, ijtihad (penalaran rasional atas teks-teks keislaman) adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bertahan dalam segala cuaca. Penutupan pintu ijtihad, baik terbatas atau keseluruhan, adalah ancaman atas Islam, sebab Islam akan mengalami pembusukan. Kami percaya ijtihad bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik muamalat (interaksi sosial), ubudiyyat (ritual), maupun ilahiyyat (teologi).

2. Mengutamakan semangat religio-etik, bukan makna literal teks.

Ijtihad yang kami kembangkan berdasarkan semangat religio-etik Quran dan Sunnah Nabi, bukan semata makna literal teks. Penafsiran literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran berdasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian peradaban kemanusiaan universal.

3. Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural.

Kami mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung konteks tertentu; terbuka, sebab setiap penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; plural, sebab penafsiran adalah cermin kebutuhan penafsir pada masa dan ruang yang terus berubah.

4. Memihak pada yang minoritas dan tertindas.

Kami berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kaum minoritas tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas minoritas berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas dipahami dalam makna luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi.

5. Meyakini kebebasan beragama.

Kami yakin, urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Kami tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar pendapat atau kepercayaan.

6. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.

Kami yakin, kekuasaan agama dan politik harus dipisahkan. Kami menentang negara agama (teokrasi). Kami yakin, bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus. (GTR)

Eksistensi JIL

Kemunculan JIL berawal dari kongko-kongko antara Ulil Abshar Abdalla (Lakpesdam NU), Ahmad Sahal (Jurnal Kalam), dan Goenawan Mohamad (ISAI) di Jalan Utan Kayu 68 H, Jakarta Timur, Februari 2001. Tempat ini kemudian menjadi markas JIL. Para pemikir muda lain, seperti Lutfi Asyyaukani, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib, dan Saiful Mujani, menyusul bergabung. Dalam perkembangannya, Ulil disepakati sebagai koordinator.

Gelora JIL banyak diprakarsai anak muda, usia 20-35-an tahun. Mereka umumnya para mahasiswa, kolomnis, peneliti, atau jurnalis. Tujuan utamanya: menyebarkan gagasan Islam liberal seluas-luasnya. “Untuk itu kami memilih bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik,” tulis situs islamlib.com.  Jaringan ini menyediakan pentas –berupa koran, radio, buku, booklet, dan website  bagi kontributor untuk mengungkapkan pandangannya pada publik. Kegiatan pertamanya: diskusi maya (milis). Lalu sejak 25 Juni 2001, JIL mengisi rubrik Kajian Utan Kayu di Jawa Pos Minggu, yang juga dimuat 40-an koran segrup. Isinya artikel dan wawancara seputar perspektif  Islam liberal.

Tahap awal yang menggebrak, kami kira sudah cukup. Kini kami konsentrasi mengembangkan jaringan antarkampus,” kata Nong Darol Mahmada, Wakil Koordinator JIL. Misinya, membendung laju skripturalisme Islam yang merasuki kampus-kampus umum. Ada 10 kampus di Jawa yang dimasuki jaringan.  Salah satunya yang dialami kampus-kampus yang berbasikkan Islam. Perkembangan mereka tidak begitu pesat namun mendapat ruang dikalangan intelektual kampus. Saat digelar seminar yang mengumpulkan organisasi kampus dengan mengangkat tema tentang Pluralisme & Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan, dengan menjadikan Ulil Abshar Abdala sebagai pembicara mengundang tanda tanya besar dikalangan orkam-orkam. Dalam seminar tersebut digambarkan oleh  Ulil bahwa dengan ketiadaan jaminan bagi keberadaan aliran-aliran dan keyakinan yang dipercayai oleh kelompok tertentu yang belum disahkan secara legal di Indonesia menjadikan konflik yang berakibatkan tergadaikannya Hak-hak asasi mereka untuk mendapatkan ketenangan sebagai warga negara. Maka diperlukan sebuah pengembagan ide terkait kerukunan umat beragama atau Pluralisme dikalangan kaum terpelajar hingga dapat memahami secara utuh bahwa Islam sebagai rahmatan lilalamin. “ujar Ulil dengan tenangnya.”

Sontak, pernyataan tersebut menjadi buah bibir dalam forum tersebut. Tapi beginilah cara mereka, kaum pemikir Islam Liberal dalam menyampaikan kondisi faktais yang berujung pada pelegalkan ide kufur untuk bisa dipahami dan digunakan sebagai cara pandang kaum muslimin khususnya intelektual muslim. Tak palang tanggung, kehadirannya dalam seminar tersebut memiliki dampak yang besar untuk memastikan kesiapan intelektual kampus untuk mengusung ide Pluralisme sebagai salah satu ide kufur yang dikembangkan oleh Islam liberal. Saat saya menelusuri ‘proyek’ apa yang sebenarnya sedang dajalani oleh pemikir Islam Liberal demi melancarkan pengembangan ide Pluralisme lewat jalur kampus, saya mendapatkan keterlibatan intelektual kampus untuk memuluskan misi mereka menjadikan kota Medan sebagai icon kota Pluralisme se Asean. Misi ini berlangsung dengan sangat apik karena didukung oleh kalangan akademisi, ulama, dan pemerintahan kota yang bersangkutan. Penuh dengan kehati-hatian utnuk bisa mendapatkan data-data serta menelusuri hingga mengaitkan dan membuat penganalisaan terkait ‘proyek’ tersebut.

Persiapan dengan pembiayaan yang tak tanggung-tanggung, milyaran rupiah digelontorkan untuk ‘proyek’ ini. Dari seorang teman yang menjadi salah seorang promotor ‘proyek’ tersebut saya temui menginformasikan bahwa ada LSM internasional yang fokus memberi kucuran dana untuk ‘proyek’ tersebut sebesar 13 Milyar. Hingga akhir dari info yang saya dapatkan, bahwa program-program selanjutnya dijalankan oleh pihak kampus atas nama workshop, training, dan seminar yang berujung dipersiapkannya agent-agent Liberal.  Ulama-ulama cash (bayaran) juga memberi kontribusinya hingga membentuk FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.  Pertemuan akbar yang diselenggarakan oleh Persatuan Gereja Indonesia di salah satu hotel di kotanya bika ambon menjadi saksi bahwa ‘proyek’ tersebut siap dijalankan sampai kepada target yang dimaksud.

Sedikit dari sekian banyak sepak terjang pemikir Liberal yang terus menggencarkan ide-ide nyelenehnya demi sebongkah berlian dan setumpuk rupiah yang kan menjamin hidupnya senang sampai 7 turunan.

Metodologi Islam Liberal

Kaum liberal Indonesia pun kadang menggembar-gemborkan ushul fiqih baru. nurcholish Madjid dkk, misalnya, pernah mengklaim mengikuti metode ushul fiqih Imam as-Syatibi dalam kitabnya, Al-Muwafaqat fi al-Ahkam, ketika menggagas bukunya yang gagal, Fiqih Lintas Agama (2004). Abdul Moqsith Ghazali (aktivis JIL) mencetuskan beberapa kaidah ushul fiqih ‘baru’, semisal:

(1) Al-‘Ibrah bi al-maqashid la bi al-alfazh ( yang menjadikan patokan hukum adalah maksud/tujuan syariat, bukan ungkapannya [dalam teks]);

(2) Jawaz naskah nushush bi al-maslahah (boleh nash dengan maslahat);

(3) Tanqih nushush bi ‘aql al-mujtama’ (boleh mengoreksi teks dengan akal [pendapat] publik) (www.islamlib.com,publikasi 24/ 12/2003).

Meskipun dalam beberapa hal mereka seolah-olah membahas ushul fiqih-seperti kaidah-kaidah ushul di atas-sebenarnya tujuannya sangat tendensius, yaitu menundukkan fiqih Islam pada nilai-nilai peradaban Barat yang kufur, bukan untuk melahirkan fiqih yang shahih agar bisa menjadi pedoman hidup masyarakat Islam, sebagaimana tujuan para ahli ushul fiqih yang sesungguhnya. Jadi, kalau pun bisa disebut ushul fiqih, karya kaum liberal itu bukanlah ushul fiqih sejati, melainkan pseudo ushul fiqih, alias ushul fiqih palsu.

Sebab, paradigmanya bukan Islam, melainkan sekularisme, yang menjadi pangkal peradaban Barat; peradaban kaum penjajah. Ini tampak dalam upaya mereka menjadikan ushul fiqih tunduk di bawah nilai-nilai peradaban Barat. Jadi, secara sengaja, ushul fiqih diletakkan sebagai subordinat dari peradaban Barat yang sekular.Karenanya, tidak aneh, Hasan at-Turabi menyerukan fiqih demokratis, sebagai hasil dari adaptasi ushul fiqih dengan nilai-nilai demokrasi. Abdul Moqsith Ghazali juga begitu. Kaidah baru yang diusulkannya, seperti tanqih nushush  bi ‘aql al-mujtama’ (Boleh mengoreksi nash dengan akal [pendapa] publik), tidak lain berarti bahwa demokrasi (suara publik), harus menjadi standar bagi teks-teks ajaran Islam. Kalau suatu ayat atau hadits cocok dengan selera publik (baca:demokrasi), bolehlah diamalkan, tetapi kalau tidak cocok, bisa dibuang ke selokan.

Paradigma sekular ini memiliki akar sejarah panjang, bermula dari kondisi umat Islam yang memuncak kemundurannya pada abad ke-18 M lalu. Karena sangat mundur, Khilafah Utsmaniyah dan umat Islam saat itu mendapat julukan The Sick Man of Europe. Di sisi lain, Barat mengalami kebangkitan dengan sekularismenya.

Nah, untuk mengobati ‘si sakit’ itu, lalu muncul 2 macam upaya ‘penyembuhan’ dengan dua paradigma yang sangat berbeda:

(1) Paradigma sekular, yaitu mengambil ‘obat’ dari peradaban Barat yang sekular. Itulah yang dilakukan oleh mereka yang disebut dengan kaum modern atau kaum liberal, seperti Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Muhammad Abduh, Qasim Amin, Ali Abdur Raziq, dan sebagainya (Busthami M,Said, 1995:127-161). Mereka berpendapat, umat Islam akan bangkit dan sehat kembali jika meminum ‘obat’ peradaban Barat dan mengikuti nilai-nilainya, seperti sekularisme, liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme (Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir, 2004: 19-dst). Ajaran-ajaran Islam harus ditundukkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai peradaban Barat (William Montgomery Watt, 1997: 147-256).

(2) Paradigma Islam, yaitu mengambil ‘obat’ dari peradaban Islam. Itulah yang dilakukan oleh para aktivis kebangkitan dan revivalis Islam, seperti Hasan al-Banna, Abul A’la al-Maududi, Taqiyuddin an-Nabhani, Sayyid Quthb, Baqir ash-Shadr, dan sebagainya (Hafizh M. al-Jabari, Gerakan Kebangkitan Islam, 1996: 115-dst). Menurut mereka, kebangkitan umat Islam berarti kembali secara murni pada ideologi Islam, serta lepas dari ideologi Barat yang kufur. Dari pemetaan ini, tampak bahwa paradigma kaum liberal adalah paradigma sekular tersebut. Tujuannya sangat jelas, yaitu bagaimana agar Islam dapat diubah, diedit, dikoreksi, dan diadaptasikan agar tunduk di bawah hegemoni peradaban Barat sekular. Sekularisme dan ide-ide Barat lainnya seperti demokrasi, HAM, pluralisme. dan gender, dianggap mutlak benar dan dijadikan standar; tidak boleh diubah. Justru Islamlah yang harus diubah dan dihancurkan.

Sebenarnya, ini modus yang sangat jahat. Akan tetapi, kaum liberal sangat lihai menutupinya dan tidak menyampaikan dengan terus terang kepada umat, bahwa mereka ingin menghancurkan Islam. Agar umat terkelabui, modus mereka dikemas dengan berbagai istilah yang keren dan terkesan hebat, seperti reinterprestasi, dekonstruksi, reaktualisasi, dan bahkan ijtihad. Kedua Tim Pengarusutamaan Gender Depag, Siti Musdah Mulia, tanpa malu berani mengklaim bahwa draft CLDKHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) adalah hasil ijtihad. (Tempo,7/11/2004, h. 47).

Padahal draft tersebut—yang konon menggunakan ushul fiqih alternatif—telah melahirkan sejumlah pasal yang justru bertentangan dengan Islam; misalnya mengharamkan poligami (pasal 3 ayat 2), menyamakan bagian waris pria dan wanita (pasal 8 ayat 3), menghalalkan perkawinan dalam jangka waktu tertentu (pasal 28), menghalalkan perkawinan antaragama secara bebas (pasal 54), dan sebagainya. Ini semua terjadi karena para penyusun CLDKHI telah menundukkan ushul fiqih di bawah nilai-nilai peradaban Barat, yaitu konsep Gender, pluralisme, HAM, dan Demokrasi. Mengapa semua itu terjadi? Karena ushul fiqih kaum liberal adalah ushul fiqih palsu yang didasarkan pada paradigma sekular, mengikuti kaum penjajah yang kafir. Mungkin niatnya, tetapi mereka pada dasarnya telah melakukan kejahatan intelektual dan penyesatan opini yang luar biasa. Maksudnya memberi ‘obat’, tetapi sebenarnya memberikan racun. Akibatnya, ‘si sakit’ jelas tidak akan sembuh, tetapi malah akan segera masuk ke lubang kubur. Itulah perilaku kaum liberal yang sangat jahat.

Secara intelektual, perilaku itu jelas menunjukkan betapa miskinnya pemikiran kaum liberal. Sebab mereka tak percaya diri dengan warisan intelektual ulama salaf yang sangat kaya sehingga mereka lalu mengemis-ngemis pemikiran secara hina kepada Barat. Kalau Amien Rais menyebut bangsa ini sebagai beggar nation (bangsa pengemis) karena gemar utang luar negeri; bolehlah kaum liberal (seperti JIL) kita sebut beggar intelektual (intelektual pengemis).

 

Wallahu ‘alam bishawab

*Rindy..

Pengen tahu komentar tulisan di atas? KLIK ==> Komunitas Belajar Menulis

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: